postphx.com – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah memotong gaji pekerja sektor formal untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, menyatakan bahwa program tersebut tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal pada tahun 2027.
Tanggapan Mahfud MD:
Melalui media sosial, Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah harus mempertimbangkan suara publik lebih matang terkait dengan skema Tapera. Menurutnya, tanpa jaminan nyata akan pemberian rumah, skema pemotongan gaji tidak masuk akal secara matematis. Ia memberikan contoh, pekerja dengan gaji Rp5 juta yang menabung selama 30 tahun dengan potongan 3% hanya akan mengumpulkan Rp100 juta, jumlah yang tidak mencukupi untuk membeli rumah saat ini, apalagi di masa depan. Mahfud juga menyebutkan bahwa pekerja dengan gaji lebih tinggi akan lebih diuntungkan dengan mengambil kredit perumahan langsung dari bank daripada berpartisipasi dalam Tapera.
Penegasan Moeldoko:
Moeldoko menegaskan bahwa tidak akan ada penundaan dalam implementasi Tapera. Program ini akan mengisi kekosongan yang terjadi sejak transisi dari Bapertarum ke Tapera pada tahun 2020. Moeldoko menjelaskan bahwa kebingungan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh. Untuk mengatasi ini, semua pemangku kepentingan akan diundang untuk membahas lebih lanjut mengenai manfaat dan regulasi Tapera. Program ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan rumah di kalangan ASN, pekerja mandiri, dan swasta.
Dua tokoh nasional, Mahfud MD dan Moeldoko, memberikan pandangan berbeda mengenai pelaksanaan Tapera. Mahfud menekankan pentingnya jaminan pemerintah terhadap manfaat nyata bagi penabung, sedangkan Moeldoko berfokus pada kelancaran pelaksanaan program sebagai solusi jangka panjang untuk masalah perumahan di Indonesia. Kedua perspektif ini menunjukkan dinamika yang terjadi dalam pembahasan kebijakan publik terkait Tapera.
Diskusi ini menyoroti pentingnya komunikasi dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan kebijakan. Klarifikasi dari pemerintah dan sosialisasi yang efektif akan menjadi kunci untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan dukungan publik terhadap Tapera. Selain itu, penjaminan konkret dari pemerintah mengenai hasil akhir program akan membantu membangun kepercayaan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam program Tapera.