postphx.com – Uni Eropa pada tanggal 31 Mei mengumumkan pemberlakuan sanksi terhadap beberapa pejabat penting serta entitas militer di Iran, termasuk Garda Revolusi. Langkah ini diambil menyusul tuduhan bahwa Iran telah memasok drone kepada Rusia dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah. Sanksi tersebut khususnya menargetkan Menteri Pertahanan Iran, Mohammad Reza Ashtiani, dan Esmail Qaani, komandan Pasukan Quds.
Entitas dan Individu yang Terkena Sanksi
Selain pejabat tinggi, sanksi Uni Eropa juga mencakup:
- Komando pusat angkatan bersenjata Iran.
- Kepala perusahaan penerbangan nasional.
- Kavan Electronics Behrad, sebuah perusahaan elektronik.
Instruksi dari Uni Eropa menyatakan bahwa warga negara serta perusahaan di Uni Eropa dilarang berinteraksi atau berbisnis dengan individu dan organisasi yang masuk dalam daftar sanksi.
Respon Iran terhadap Sanksi
Kementerian Luar Negeri Iran secara resmi mengecam keputusan Uni Eropa, menyebutkan bahwa sanksi tersebut bersandar pada “alasan dan tuduhan yang berulang, tidak masuk akal, dan tidak berdasarkan bukti yang kuat.” Nasser Kanani, juru bicara Kementerian Luar Negeri, mengkritik Uni Eropa karena mengadopsi pendekatan sanksi yang dianggapnya “usang dan tidak efektif terhadap Iran.”
Konteks Tuduhan Internasional
Tuduhan internasional terhadap Iran melibatkan penyediaan drone kepada sekutu-sekutunya di Timur Tengah, termasuk kelompok Syiah Hizbullah di Lebanon dan pemberontak Houthi di Yaman. Lebih lanjut, Iran juga dituduh oleh Kyiv telah menyediakan drone yang digunakan oleh Rusia dalam konflik militer di Ukraina, tuduhan yang telah ditepis oleh Iran.
Implementasi sanksi baru oleh Uni Eropa terhadap Iran menyoroti ketegangan yang berkelanjutan dan meningkat dalam hubungan internasional, terutama terkait dengan isu distribusi senjata. Reaksi tegas dari Iran menunjukkan potensi terjadinya eskalasi lebih lanjut dalam konfrontasi diplomatik antara Iran dan Uni Eropa.