postphx.com – Brunei Darussalam telah secara tiba-tiba dimasukkan oleh Amerika Serikat ke dalam daftar hitam terkait perdagangan manusia, menurut Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri AS yang dilaporkan oleh AFP. Negara ini, yang termasuk dalam kategori tingkat 3, dianggap tidak melakukan upaya yang cukup dalam memerangi perdagangan manusia. Ini menimbulkan potensi sanksi atau pengurangan bantuan dari AS, sebuah implikasi penting mengingat status Brunei sebagai negara kaya minyak.
Asal Usul Kekayaan Brunei:
Brunei Darussalam mulai dikenal sebagai negara kaya semenjak eksplorasi minyak yang dimulai tahun 1928 oleh perusahaan Inggris, Shell. Kesultanan ini mengalami transformasi ekonomi besar di bawah Sultan Hassanal Bolkiah yang naik tahta pada tahun 1967, dengan produksi minyak mencapai rekor tertinggi 82 juta barel pada tahun 1980.
Dampak Kekayaan Migas bagi Rakyat:
Kekayaan dari migas telah membawa berbagai manfaat sosial bagi warga Brunei, termasuk pembebasan pajak penghasilan, pendidikan gratis, dan subsidi bahan pangan, menurut laporan Economist.
Diversifikasi Ekonomi:
Dengan harga migas yang fluktuatif dan produksi yang menurun, Sultan Bolkiah memulai diversifikasi ekonomi pada tahun 1990-an, termasuk investasi melalui Brunei Investment Agency (BIA) yang memiliki aset di sejumlah negara termasuk AS, Australia, dan Eropa.
Kemitraan Bisnis dengan Indonesia:
Sultan Hassanal Bolkiah memiliki hubungan bisnis dengan Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), putri Presiden Soeharto. Kolaborasi ini termasuk investasi dalam proyek pembangunan hotel di Bali dan proyek infrastruktur jalan tol di Jakarta.
Kekayaan Keluarga Kesultanan:
Keluarga Kesultanan Brunei menunjukkan tanda-tanda kemakmuran yang luar biasa. Jefri Bolkiah, adik Sultan, dikenal memiliki lebih dari 2.300 mobil mewah dan beberapa pesawat pribadi. Sementara itu, Sultan Hassanal Bolkiah memiliki kekayaan yang diperkirakan mencapai US$28 miliar dengan koleksi mobil yang mencapai 6.000 unit, termasuk beberapa yang berlapis emas, menempatkannya sebagai salah satu raja terkaya di dunia dan kedua di Asia Tenggara.
Walaupun Brunei Darussalam dianggap sebagai negara kaya dan makmur, masuknya negara ini dalam daftar hitam AS menunjukkan pentingnya upaya lebih besar dalam isu-isu global seperti perdagangan manusia. Kekayaan dan diversifikasi ekonomi tidak mengeliminasi tantangan dalam memenuhi standar internasional dalam hal hak asasi manusia dan keadilan sosial.